Puluhan pemuda dan rekanan melakukan demo ke kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Langkat, dengan memasang spanduk, meminta bagian jatah proyek, Rabu (21/10).
Wakil Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Langkat Ainal Zein ketika diminta tanggapannya mengatakan, aksi demo itu merupakan wujud dari kekecewaan para pemuda dan rekanan yang merasa diabaikan, karena mungkin tidak diberi pekerjaan (proyek).
"Ya, saya rasa mereka hanya menyampaikan aspirasi saja. Bagaimana pun juga mereka hidup di sini. Jadi, bagaimana mereka bisa memberi makan anak dan istri mereka jika diabaikan seperti ini, sebab tidak ada satu pun proyek yang diberikan kepada mereka," ujarnya.
Lalu, Ainal pun menjelaskan, dulu sudah ada janji dari Kadis PU dan stafnya Afriadi, namun apa daya sampai sekarang ternyata hanya janji saja. Bagi Afriadi sendiri, apalah yang bisa dibuatnya, karena dia hanya seorang bawahan.
"Ya, setahu saya sudah ada janji dari Kadis PU bahwa semua rekanan dari Stabat akan diberi proyek. Jadi, semua lega. Ternyata tidak, sebab masih banyak yang 'meratap' karena tidak diberi proyek," ujarnya.
Ibarat pepatah, kata Ainal, seperti tikus mati di lumbung padi. Artinya, walaupun paket proyeknya banyak, namun semuanya melayang, tidak ada yang nyangkut satu pun di tangan mereka.
Apalagi, sebutnya, semua proyek diarahkan kepada satu atau dua orang 'pemain' saja, sehingga kawan-kawan merasa kalah bersaing untuk mendapatkan proyek. "Ya, maunya janganlah seperti itu, agar tidak menimbulkan tudingan yang macam-macam seharusnya transparan saja," pintanya.
Pantauan di kantor PU Langkat, tak ada satu pun petinggi Dinas PU yang bersedia menerima para pendemo. Hanya sejumlah aparat yang sibuk berjaga-jaga di kantor PU tersebut untuk mengantisipasi hal-hal tak diinginkan.
Sementara itu, Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Langkat, M. Jend Edward Hutabarat mengatakan, sesungguhnya apa yang dilakukan para pemuda dan rekanan itu keliru, sebab yang demo seharusnya asosiasinya, seperti GAPENSI, GAPEKNAS dan lain-lain, bukan orang perorangan seperti itu. Namun, aksi itu itu juga ada baiknya untuk mengingatkan Kadis PU dan Panitia Proyek agar tidak kebablasan.
"Ya, sadarlah, jangan mentang-mentang 'berkuasa' menghalalkan segala cara. Apalagi, selama ini aksi 'bagi-bagi proyek' itu memang ada dan sudah bukan lagi menjadi rahasia umum," ujarnya.
Maka itu, untuk menetralisir 'permainan' yang ada di Dinas PU, pihak kepolisian dalam hal ini Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Langkat mengambil langkah sigap dengan melakukan pemeriksaan terhadap Kadis PU. "Indikasinya, apa mungkin ratusan paket proyek
selesai di lelang dalam jangka waktu 2 sampai tiga hari. Pemberkasan saja mungkin memakan waktu tiga hari, belum penawaran dan pengumuman pemenang. Ini begitu APBD diketok, sudah diketahui siapa-siapa saja pemenangnya, ada apa?" kata M Jend.
Dia juga meminta langkah bijak Bupati Langkat Ngogesa Sitepu dalam menyikapi hal ini. Sebab, dengan adanya kejadian ini, ada yang tidak beres di Dinas PU, sehingga mempermalukan citra Kabupaten Langkat. "Bupati juga harus mengevaluasi kinerja Kadis PU, mengapa persoalan seperti ini bisa mencuat yang seharusnya tidak terjadi," pungkasnya.(fan)
Sumber : metrolangkat-binjai.com