Pemerintah Kabupaten Nunakan bekerjasama dengan National Coruption Watch Kalimantan Timur menggelar diskusi dan dialog dengan tema etos kerja bersih dan berintegritas yang menghadirkan narasumber mantan komisoner Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Pol (Purn) Bibit Samad Rianto yang digelar di ruang pertemuan kantor bupati nunukan lantai V pada Selasa (20/8).
Wakil Bupati Nunukan Hj Asmah Gani dalam penyampaiannya mengatakan menciptakan tata pemerintahan yang baik bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan berbagai program dan bentuk pengawasan dari pemerintah maupun lembaga non pemerintah yang aktif menjaga terwujudnya pemerintahan yang bersih, adalah sebuah bukti kepedulian dari aparat pemerintah untuk mewujudkan pemerintah yang bersih. Untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, tata pemerintahan yang aktual dan akuntabel maka aparat pemerintah dilingkungan pemerintah kabupaten nunukan perlu dilakukan pembenahan baik itu tata kelolah keuangan daerah yang tidak melanggar aturan, namun yang menjadi persoalan yang dihadapi didaerah adalah seiring dengan tuntutan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih yakni tumpang tindihnya aturan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Bibit Samad Rianto dalam dialog menceritakan bahwa semasa menjabat Kapolda Kalimantan Timur Tahun 1997 - 1998 telah pernah menginjakkan kaki di kabupaten Nunukan, dan berharap kedepannya pemerintah kabupaten Nunukan dengan adanya otonomi daerah dapat mengembangkan pembangunan jalan dan akses angkutan laut dapat dijangkau yang lebih baik, yang ditentukan dari perencanaan anggaran sehingga kepentingan masyarakat dapat dilaksanakan.
“Saya pertama kenunukan banyak melihat orang yang tidur diemperan dan dan didepan toko - toko, karena banyaknya TKI yang dideportasi dari Malaysia. tapi saat ini sudah terlihat dan sudah sangat berkembang dengan pesat,” ujarnya.
Pria yang berkumis putih kembali menceritakan jika dibandingkan dengan pembangunan yang ada diperbatasan khususnya pembangunan jalan oleh pemeritah Malaysia jauh lebih baik dibandingkan dengan jalan yang ada diwilayah Indonesia yang saat ini masih hutan belantara, meskipun pemerintah Indonesia pernah berupaya dan mempunyai gagasan untuk membangun jalan diwilayah perbatasan.
“Pernah pemerintah memberikan kewenangan kepada salah satu perusahaan yakni Yamaker ternyata tidak berjalan sesuai dengan keinginan, dikarenakan adanya korupsi didalamnya sehingga dari awal saya mencium bau korupsi ini sangat jahat,” ujarnya.
Menurut Bibit aparat birokrasi yang ada saat ini dinilai umumnya belum memiliki integritas moral yang baik, apalagi saat dilakukan rekrutmen masih banyak ditemui masyarakat yang mau memberikan uang agar diterima sebagai pegawai negeri sipil dengan berbagai pertimbangan. Karawanan terjadinya Korupsi juga dapat timbul di sektor penerimaan keuangan Negara seperti pajak pendapatan Negara bukan pajak dan badan usaha milik Negara serta Badan Usaha milik daerah hal ini data dilihat dari prosese pengeluaran dan penggunaaan anggaran keuangan Negara dimulai darai prosese perencanaan dengan membuat sasaran korupsi berjamaah, pelaksanaan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana serta pertanggungjawaban yang dilakukan secara fiktif.
“Sektor pelayanan public seperti pengeluaran perijinan masih sarat dengan nuansa politik uang walauapun ketentuan formalnya tidak ada, hal ini akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi,” ujarnya.
Upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan birokrasi pemerintah telah dilakukan dengan berbagai cara baik itu menerbitkan instruksi presiden, hingga penindakan ayang dilakukan aparat penegak hukum yang tampaknya belum memberikan efek jerah dan tetap melakukan perbuatan yang sudah sejak lama dan menjadi kebiasaan sejak lama, ujar Bibit.
“Yang jelas kemauan untuk untuk berhenti korupsi itu belum ada, sehingga kekuatan korupsi harus tidak berhenti dalam memerangi korupsi yang ada dinegeri ini,” ungkapnya.(hms)
Sumber Berita: www.swarakalibata.com