Mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto mengakui budaya korupsi Indonesia masih sulit untuk dihilangkan. Hal ini karena banyak masyarakat yang masih menilai korupsi itu bisa terlihat jika ada kasus besar saja.
"Setiap ada kasus korupsi, seakan-akan ini menjadi tugas KPK sendiri untuk memberantasnya. Padahal, masyarakat juga harus bisa ikut terlibat, baik itu dalam segi upaya pencegahan maupun penangkalan," ujar Bibit saat ditemui di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 12 Oktober 2014.
Menurut Bibit, untuk memberantas korupsi jangan hanya mengacu pada orientasi semata. Akan tetapi, sudut pandang kepada perilaku korup harus segera diubah dan tentunya lebih kritis.
"Kita jangan hanya melihat (korupsi) saat kasus-kasus besar saja, tetapi juga harus sadar bahwa korupsi itu bisa muncul dari kehidupan sehari-hari yang kecil. Bahkan kalau kita tidak peka ini bisa menjadi kebiasaan," katanya.
Untuk menuju Indonesia yang lebih baik dan bisa bebas akan korupsi, lanjut Bibit, peran masyarakat dan pemerintah harus bisa satu pemikiran.
"Kita dorong masyarakat menganggap korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Tidak bisa ditangani dengan KUHAP biasa, harus dengan KUHAP-nya KPK," jelas Bibit.
Karena itu, menurut Bibit, dalam hal ini bisa dijadikan pekerjaan rumah lanjutan bagi pemerintahan baru di periode 2014-2019. Dia berharap, ke depannya pemerintah harus lebih berani dan tidak pandang bulu untuk memberantas korupsi.
"Masyarakat juga harus mendukung. Siapa pun presidennya, jangan ada lagi pihak-pihak yang mengganggu kinerja KPK. Presiden dan KPK harus bisa selalu ajak masyarakat dalam memberantas korupsi," jelasnya.
Daftar Pelaku Korupsi
Bibit berharap Presiden terpilih periode 2014-2019, Joko Widodo, untuk bisa terus memberantas korupsi yang sudah laten terjadi di Indonesia. Menurut Bibit, salah satu caranya, Jokowi harus bisa membuat daftar siapa saja orang yang terlibat korupsi di masa lalu, termasuk yang sampai saat ini belum terungkap ke publik.
"Dia (Jokowi) harus bisa membuktikan janjinya ketika kampanye dulu. Karena ini bagian komitmen yang harus diketahui oleh publik luas," ujar Bibit.
Bibit mengatakan, dengan dibuatnya daftar-daftar orang yang terlibat korupsi, diharapkan nantinya publik bisa mengetahui siapa saja yang telah melakukan korupsi.
"Pelaku korupsi adalah pelaku kejahatan besar. Dalam hal ini Jokowi harus bisa memerintahkan KPK, kejaksaan, maupun kepolisian untuk meminta semua pertanggungjawaban kepada pihak yang ada di daftar itu," kata Bibit.
Bibit melanjutkan, dalam kampanyenya dulu, Jokowi selalu menyuarakan dengan slogan Revolusi Mental. Bentuk revolusi tersebut juga harus bisa terlibat dalam pemberantasan korupsi.
"Jangan ada lagi masyarakat yang menganggap korupsi itu sebagai hal yang biasa. Jadi, ini mental masyarakat juga yang harus dibenahi," ujarnya. (art)
Sumber : nasional.news.viva.co.id