Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) adakan pelantikan dan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Barat, yang diadakan di Ramayana Ballroom Grand Preanger Hotel Jl. Asia Afrika No. 81 Bandung, Sabtu (26-01-2019).
Ketua Umum Pengurus Pusat GMPK (Irjen. Pol. DR. Bibit Samad Riyanto) menghadiri pada acara tersebut sekaligus menjadi pembina pada pembukaan acara hingga acara selesai.
Kegiatan ini dihadiri oleh, Ketum DPP GMPK, Tenaga Ahli Prov. Jabar (Agus Hanafi) mewakili Gubernur Jabar, Utusan Kapolda Jabar, Utusan Kejati, Ketua Formas dan beberapa tokoh Masyarakat Jawa Barat.
Pengukuhan dan pelantikan dilakukan oleh Ketum DPP GMPK (Irjen. Pol. DR. Bibit Samad Riyanto), kepada para pengurus DPD GMPK Jabar yang diKetuai oleh (Ir. Ibtahim Gandi, SH.) sekaligus Penandatanganan Fakta Integritas oleh ketua DPD GMPK terpilih, sebagi simbolis, karena menurut Ketum DPP bahwa semua pengurus wajib menanda tangani Fakta Integritas.
Ir. Ibrahim Gandi, S.H., (Ketua DPD GMPK JABAR) dalam sambutannya menyampaikan, "Ucapan terimakasih disampaikan, bahwa GMPK harus cepat bekerja menimbang Masyarakat Jabar menjadi korban atas pemerintah saat ini sangat banyak ketimpangan baik secara hukum, adat budaya maupun Agama, maka dengan dukungan anggota dan pengurus GMPK dalam membenahinya" Ucapnya.
Perwakilan Gubernur Jabar, dari tenaga ahli bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Pemprov Jabar (Agus Hanafi) menyampaikan, 'Korupsi adalah keniscayaan maka tidak perlu diperdebatkan, maka salah satu sikap untuk membangun kultur yang baik dengan cara Edukasi dalam Politik, Adat atau kuktur dan Agama" jelasnya.
"Dengan adanya GMPK mewakili Civilization Society setelah Media, Hukum dan Politik, yang bisa bekerjasama dengan pemerintah maka hal ini perlu di tegakkan payung hukum dengan badan hukum yang jelas" Imbuh Agus.
"Endemik yang melanda Negara Indonesia dan Negara yang berkembang lainnya bahwa sistem pembangunan yang selalu mengundang niat korupsi paling sedikit 3% maka kemajuan perekonomian rakyat terganggu, oleh karena GMBK cepat berkarya supaya hal ini bisa dicegah" Tegas Agus.
Ketua Umum DPP GMBK (Irjen. Pol. Dr. Bibit Samad Waluyo) wngatakan dalam sambutannya, "Program Pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan bangsanya sehingga hal ini memancing korupsi bagi yang berwenang sehingga merusak tatanan kewenangan yang merugikan Negara" Ucapnya.
"Atas dasar itulah GMPK lahir, karena korupsi sudah dianggap kebiasaan, mis management, kejahatan dari segala bidang yang berjudul untuk membangun suatu daerah sehingga memanfaatkan dari dana tersebut dari segala kesempatan yang sudah diniatkan dari awal" Imbuhnya
"Pembuatan undang-undang korupsi oleh pemerintah mengakibatkan para pihak Aparatur Sipil Negara (ASN) dibuat sempit ruang untuk korupsi, dengan segala pengawasan lembaga hukum namun celah dari ruang tersebut selalu dicari terutama pada bagian pengeluaran anggaran" lanjut Ketum GMPK.
Proteksi penyebab terjadinya korupsi dari beberapa hal yang berpotensi baik dari segi pembangunan infrastruktur ataupun pemutusan kebijakan oleh pemerintah yang perlu pengawasan ketat baik dengan tindakan, edukasi dan pertimbangan pendapatan yang perlu diputuskan demi mempersempit niat awal dalam korupsi.
GMPK siap perangi korupsi dengan cara Edukasi, Pembangunan Karakter Building yang perlu diterapkan pada pemerintah dan tindakan tegas dengan penguatan penegakkan hukum demi tujuan Adil dan Makmur dengan baik dan benar sebagai wujud cita-cita Proklamasi NKRI. (Zhove)
Sumber : www.60menit.com