Para pengurus DPD Perhimpunan GMPK (Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi Langkat dan Binjai menghadiri kegiatan Pelatihan Nasional DPD GMPK yang dilaksanakan DPP GMPK bersama dengan para pengurus DPD GMPK dari daerah- daerah lain dari seluruh Indonesia, seperti Medan, Manado, Kutai Kertanegara, Kediri, Cirebon, Brebes, Jepara, Pekan Baru, Lampung, Sumenep,Balikpapan, Banyuwangi dan Semarang dengan tema ‘ Cegah Tangkal Korupsi Untuk Mewujudkan Indonesia Tanpa Korupsi’ di Gedung Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantian Pertanian, Kementerian Pertanian RI, Bekasi (17- 19 September 2015). Para pengurus DPD GMPK Langkat yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Ketua M. Jend Edward Hutabarat, Sekretaris Budi Zulkifli SH dan Bendahara Drs. Sihardo Hutagalung.
Sedangkan para pengurus DPD GMPK Binjai yang hadir adalah Ketua A. Haris Nasution, Sekretaris M. Sazali dan anggota Rismanto. Sementara itu, Ketua Umum DPP GMPK Bibit Samad Rianto (BSR) dalam sambutannya pada acara pembukaan, Kamis (17/9) yang lalu mengatakan pelatihan itu dilaksanakan untuk mengevaluasi berbagai permasalahan yang ada terkait dengan semakin maraknya korupsi di Indonesia, mencari solusi dari permasalahan yang ada dan untuk meningkatkan tali shilaturahmi antar pengurus dan anggota (kader) GMPK serta untuk lebih mengembangkan GMPK di Indonesia, sehingga tidak hanya 17 DPD yang dibentuk seperti sekarang ini, tapi di seluruh Kabupaten/ Kota yang ada di Indonesia.
“Ya, itu cita- cita saya. Tidak mudah memang, sama dengan upaya untuk menghapuskan korupsi di Indonesia. Tidak mudah serta penuh dengan tantangan dan hambatan. Namun, janagan patah semangat, teruslah semangat,” ujarnya sambil tersenyum.
Lebih lanjut, mantan Pimpinan KPK itu pun memberikan gambaran tentang gunung es korupsi, yang mana tampak kecil di atasnya (di permukaan), namun jika dilihat dengan lebih seksama, maka di bagian bawahnya akan jelas terlihat lebih besar.
“Itulah gambaran awal saya terhadap wajah korupsi di Indonesia,” ujarnya seraya menegaskan korupsi itu sulit untuk diberantas, sebab jika diberantas di atasnya, maka dari bawah akan tumbuh lagi ke atas dan begitulah seterusnya.
Karena itu, mantan Kapolda Kalimantan Timut itu pun menegaskan, diberantas ya diberantas, tapi korupsi tetap hidup dan bertahan. Itu fakta. Namun, mengapa begitu dan mengapa pula kerawanan korupsi itu tetap ada?
“Ya, terkait dengan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, dari perencanaan sampai pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawabannya, hampir semuanya bermasalah. Selain itu, saat perekrutan PNS dan tukar- menukar jabatan (mutasi) juga selalu ada penarikan upeti. Begitu juga saat Pemilu, Pilkada dan Pilpres. Jadi, bagaimana mau maju dan berkembang dengan baik, kalau belum apa- apa sudah dibebankan dengan uang. Ya, sudah jelas kalau sudah duduk, baik sebagai PNS maupun pejabat, akan melakukan berbagai upaya agar bisa menarik kembali dana- dana yang sudah dibayarkan itu,” ujarnya.
Hal itu, tambahnaya disebabakan karena masih rendahnya budaya taat hukum. Yang lebih lucunya lagi, pengawasan tetap dilakukan oleh Inspektorat, tapi korupsi jalan terus.
Karena itu, kalau ada kasus korupsi meledak di suatu daerah, maka sudah sepantasnya jika Inspekturnya ikut ditangkap, diperiksa dan bertanggung jawab, sebab jika itu benar terjadi maka dia berarti tidak bekerja dengan baik.
Peluncuran Majalah CEKAL
Dalam kesempatan bertemu dengan para pengurus DPD GMPK, Ketua Umum DPP Perhimpunan GMPK pun meluncurkan penerbitan Majalah CEKAL. Untuk itu, SBR pun mengharapakan agar peluncuran majalah itu diridhoi oleh Allah SWT.
Selain itu, peluncuran majalah itu juga diharapkan bisa ikut membantu mensosialaisasikan bahaya korupsi kepada seluruh lapisan masyarakat guna ikut membantu mewujudkan cita- cita luhur, membebaskan Indonesia dari korupsi dengan segera.
Sumber : www.starberita.com