GMPK - Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengajak pegiat anti-korupsi dari Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) untuk mengawal pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Dia meyakini, gerakan masyarakat memantau pilkada bisa mengurangi potensi masalah dalam kontestasi pergantian kepala daerah tersebut.

Secara khusus, Bagja juga mengharapkan GMPK turut mengawal pelaksanaan pilkada di wilayah Papua dan Papua Barat. Terlebih, Bawaslu telah meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pilkada 2020. Dengan demikian, pengawas dan masyarakat harus bisa mencegah setiap potensi masalah dan konflik. Dengan kerja sama pengawas pemilihan dan masyarakat serta GMPK, kerja-kerja pencegahan akan mengurangi kemungkinan politik uang.

"Kita butuh kerja bersama-sama dalam mengawasi dan memantau. Agar kerawanan pemilihan tidak terjadi. Juga, bisa mengurangi potensi politik uang," ujarnya saat memberikan materi pada kegiatan Seminar Nasional Dinamika Komunikasi Politik Pilkada 2020 Yang Berintegritas di Jakarta, Kamis (27/02/2020).

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Pengawasan Internal Bawaslu ini mengingatkan, IKP 2020 adalah ramalan yang berkelanjutan. Sehingga, perlu sosialisasi potensi kerawanan pemilihan secara luas dan terus menerus. Maka dari itu, Bagja menyebut, organisasi masyarakat seperti GMPK, diharapkan membantu penyebarluasan informasi kerawanan sebagai bentuk pengabdian masyarakat.

"Kalau sudah rawan, harusnya bisa dicegah. Nah, pencegahan ini juga bagian dari partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Jadi, pantau dan laporkan setiap dugaan pelanggaran ke Bawaslu," terang alumni pasca sarjana hukum dari Belanda ini.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samat Rianto menginginkan kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat lebih dimasivkan. Sehingga, GMPK menjadi bagian dari upaya menjaga integritas Pilkada 2020. "GMPK ini perlu mengawal pilkada. Agar pemimpin yang diperoleh dari pemilihan adalah pemimpin yang bersih," ujar Ketua GMPK ini.

Dilain sisi, akademisi dan pakar komunikasi politik Lely Arrianie menyebutkan, perilaku dan etika politik politisi perlu diperhatikan. Dia mengharapkan, setiap politisi dan calon kepala daerah memiliki pemahaman terkait komunikasi, perilaku dan etika politik. "Jangan sampai, sudah terpilih baru belajar komunikasi politik," sebut dosen ilmu politik di Universitas Jayabaya dan Mercubuana Jakarta tersebut.

Terakhir, Kepala Satuan Tugas Pencegahan Korupsi Sektor Politik KPK Hery Nurudina mengajak sinergitas kerja pencegahan kerawanan pemilihan 2020. Karena, dia mengingatkan, mencegah politik uang pada pemilihan sama dengan mencegah terjadinya korupsi setelah pilkada. Untuk membantu program pencegahan Bawaslu, Hery mengatakan, KPK siap bekerja sama untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan korupsi di sektor politik. "Mungkin kita bisa melakukan kegiatan sosialisasi dan KPK siap untuk membantu upaya pencegahan korupsi politik," pungkasnya.

Editor :Jaa Pradana
Fotografer : Andrian Habibi

Sumber: www.bawaslu.go.id