Asisten Pemerintahan Setprov Kaltim H Aji Sayid Fatur Rahman mengatakan, Pemerintah Provinsi Kaltim berkomitmen melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi sehingga terwujud pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).
"Dengan berbagai upaya pencegahan, diharapkan terjadi perubahan terhadap peningkatan akuntabitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan dengan kegiatan pelaksanaan manajemen berbasis kinerja," kata Aji Sayid Fatur Rahman saat mewakili Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP pada Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (DPD-GMPK) Provinsi Kaltim yang diketuai Yeni Yulianti Samti di Aula Rumah Jabatan Walikota Balikpapan, Rabu (25/3).
Perubahan positif yang diharapkan meliputi menurunnya penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, terfasilitasinya pengaduan masyarakat, terciptnya manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien, meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan sektor publik, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang anti korupsi dan perilaku koruptif, meningkatnya akses informasi dan meningkatnya wawasan sumber daya aparatur.
"Semua itu, erat kaitannya dengan program dan kegiatan teknis, antara lain berupa penerapan manajemen berbasis kinerja, pencegahan korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa publik, pelaksanaan mekanisme pengaduan masyarakat dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah," paparnya.
Selain upaya-upaya tersebut, lanjut Faturahman, Pemprov Kaltim juga melakukan upaya lain dengan memperkuat komitmen untuk mewujudkan Kaltim menjadi island of integrity dan melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.
"Pemprov juga melaksanakan penyusunan road map reformasi birokrasi dan road map penataan kelembagaan dan SDM aparatur, serta terus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi," imbuhnya.
Untuk itu kata Faturahman, dengan hadirnya organisasi GMPK di Kaltim, maka diharapkan DPD GMPK dapat bekerjasama dengan Pemprov Kaltim dan menjadi mitra yang baik dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah ini.
"Oleh karena itu DPD GMPK yang baru dilantik, dapat mengemban amanah, tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sekaligus memberikan motivasi tersendiri bagi jajaran GMPK untuk dapat berperan lebih aktif memerangi praktik korupsi dan turut berpartisipasi mengisi pembangunan pada umumnya," harap Fatur.
Sementara itu Ketua Umum DPP GMPK Bibit Samad Riyanto mengatakan, GMPK lahir dari rasa kegundahan warga masyarakat atas kondisi bangsa dewasa ini yang dibelit gurita korupsi. Seyogyanya pemerintah berani menghentikannya dengan mengikut sertakan segenap komponen bangsa dalam pemberantasan korupsi.
"Namun yang terjadi adalah pemberantasan korupsi terganjal oleh konflik politik dengan memanfaatkan kelemahan aturan yang tidak lagi didasari semangat pemberantasan korupsi," kata Bibit Samad.
Ditambahkan, GMPK bergerak di bidang pencegahan dan penangkalan korupsi, dengan mendorong warga masyarakat agar tidak menjadi korban korupsi, tidak membuka peluang terjadinya korupsi dan agar dirinya tidak menjadi koruptor serta berani menutup peluang terjadinya korupsi.
"Oleh karena itu, DPD GMPK Kaltim yang baru dilantik dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memberikan informasi kerawanan korupsi, serta melakukan pengawasan, pemantauan terhadap kinerja entitas publik," kata Bibit Samad. (mar/sul/hmsprov)
Foto : Asisten Pemerintahan Aji Sayid Fatur Rahman (depan empat dari kanan) dan Ketua Umum GMPK Bibit Samad Riyanto (depan lima dari kanan) bersama pengurus DPD GMPK Kaltim usai pelantikan. (umar/humasprov)
Sumber : http://www.kaltimprov.go.id