Sebuah organisasi independen yang menyuarakan anti korupsi dan merupakan kumpulan para pemuda di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) membentuk Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kaltara. Dengan tugas utamanya adalah memerangi korupsi hingga mengawasi penggunaan anggaran APBD, termasuk pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se Provinsi Kaltara.
Ketua GMPK Kaltara, Andi Akbar Syarif mengatakan setelah kepengurusan GMPK Provinsi Kaltara terbentuk, maka untuk selanjutnya organisasi ini juga dibentuk di 5 Kabupaten dan Kota se Kaltara dengan tugas untuk mengawasi sistem kinerja pemerintahan dan terhindar dari perilaku atau kegiatan korupsi.
"Kita tugasnya memang untuk pengawasan APBD Kaltara termasuk BUMD dan BUMN di Kaltara, bahkan untuk pengawalan kasus per kasus ini akan kita kawal mulai dari pelaporan hingga persidangan di pengadilan," tuturnya kepada www.newstara.com pada Minggu malam, (01/11/2015) sesaat dilantik menjadi Ketua GMPK Kaltara dan Sekretaris Aji Sapto Nugroho bersama pengurus lainnya di Hotel Swissbell Tarakan.
Sementara, Sekretaris Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) H. Badrun yang menghadiri pelantikan tersebut mengatakan saat ini kekuasaan negara tidak terbatas pada ruang lingkup teori Trias Politika dengan konsep dasarnya adalah kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda, seperti Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.
Namun, perkembangan kemasyarakatan di Indonesia, mulai dikenal kekuatan dan kewenangan lembaga atau organisasi yang biasa disebut sipil society yang bertugas sebagai pengawasan kekuasaan dan menjadi kontrol disamping adanya media dan para spesialis pengawasan lainnya. Sehingga tercipta generasi pemerintahan yang memiliki kekuatan cek balance terhadap legislatif, eksekutif dan yudikatif.
"Jadi gerakan sipil society ini memang berfungsi sebagai suatu gerakan yang akan mengontrol dan mengawasi lembaga resmi, dan sipil society ini bersama-sama masyarakat dan media menggunakan fungsi kontrolnya dalam rangka menciptakan Good Goverment," tuturnya.
Menurutnya, GMKP Kaltara juga merupakan organisasi yang kedepannya bersama-sama membantu Provinsi Kaltara sehingga pemerintahannya menjadi lebih transparan.
"Saya kira kami sebagai penyelenggara emerintahan ini sudah melalui kaidah-kaidah aturan main perundang undangan, dan tetap merespon positif keberadaan NJO di Kaltara sehingga mampu menunjukkan kapasitas yang dinamika dalam kekuatan bernegara," tuturnya.
Reporter: Yoko Handani
Sumber : newstara.com