Pelantikan pengurus Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) kabupaten Sumenep diharapkan mampu menjadi kontrol agar kedepan Sumenep menjadi bebas korupsi.
Hal itu disampaikan Bupati Sumenep A Busyro Karim melalui pidato tertulisnya yang dibacakan M Idris Kepala Inspektorat Sumenep pada acara Pelantikan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah (DPD) GMPK Sumenep.
“Dengan terbentuknya GMPK di Kabupaten Sumenep, Kami harap mampu membasmi tindak pidana korupsi di Sumekar,” jelas Bupati, Minggu (3/5/2015).
Menurut Bupati, Pemkab Sumenep sudah melakukan beberapa inovasi untuk menekan korupsi, diantaranya dengan menyediakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi pengadaan barang dan jasa secara transparan.
“Untuk membasmi korupsi tidak hanya bisa mengandalkan pemerintah tetapi semua kalangan masyarakat, kami harap keberadaan GMPK ini mampu mengobarkan semangat masyarakat di Sumenep untuk memerangi korupsi,” imbuhnya. Oleh karena itu dengan adanya GMPK, semangat untuk membasmi korupsi di bumi Sumekar diharapkan semakin membara.
Senada dengan pernyataan Bupati, Ketua Umum GMPK Bibit Samad Rianto meminta kepada DPD GMPK Sumenep untuk maksimal dalam mengawasi jalannya pemerintahan di kabupaten Sumenep.
“Saya minta GMPK Sumenep ini bekerja dengan maksimal dalam melakukan dan memerangi korupsi,” ucap Bibit.
Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut menambahkan, dalam melakukan pengawasan nanti, jika menemukan suatu penyimpangan hendaknya disertai dengan alat bukti yang kuat, dan melaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian serta KPK. Karena GMPK tidak mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan terhadap kasus korupsi.
“Nanti kalau sudah ditemukan dan cukup bukti langsung dilaporkan, karena kita ini (GMPK, red) bukan penegak hukum. Kita hanya sekumpulan warga yang perduli kepada nasib bangsa yang semakin terseok seok ini,” pungkas Bibit.
Susunan kepengurusan GMPK Sumenep yakni, Sudahri sebagai ketua, Sekretaris Ahmad Fairusi, kepala sekretariat Feri Febrian, kabid organisasi Abdul Majid, Zainudi sebagai Humas, bendahara Ani Mustakima dan wakilnya Saiful Bahri. Sementara kabid Litbang di isi oleh Hendrayani, bagian advokasi Solihin, Konsultasi Dadi kurniawan Rahman, kabid Pendidikan Anti Korupsi Moh Sahnan dan Kabid Solusi Ahmad Qodari. (Mam/AKS)
Sumber : www.rri.co.id